Presiden Iran adalah kepala pemerintahan negara Republik Islam Iran. Meski memiliki peran signifikan, kekuasaan presiden terbatas oleh otoritas pemimpin tertinggi (Supreme Leader), yang memiliki pengaruh lebih besar dalam kebijakan politik, militer, dan agama. Tugas utama presiden melalui Aplikasi Mobile meliputi:
Pelaksanaan Hukum: Memastikan pelaksanaan undang-undang yang disahkan oleh Majlis (parlemen Iran).
Kebijakan Dalam Negeri: Mengelola urusan dalam negeri, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Kebijakan Luar Negeri: Mewakili Iran di forum internasional dan menjalankan kebijakan luar negeri sesuai dengan garis besar yang ditetapkan oleh pemimpin tertinggi.
Manajemen Eksekutif: Mengawasi kementerian dan lembaga pemerintah serta melantik dan memberhentikan menteri dengan persetujuan parlemen.
Sejarah Kepresidenan Iran
Sejak Revolusi Islam pada tahun 1979, Iran telah memiliki beberapa presiden yang memainkan peran penting dalam perkembangan negara. Berikut adalah beberapa presiden yang menonjol dalam sejarah Iran:
Abolhassan Banisadr (1980-1981):
Presiden pertama Iran setelah Revolusi Islam.
Pemimpin yang terlibat dalam konflik politik dengan pemimpin tertinggi Ayatollah Khomeini, yang akhirnya menyebabkan pemakzulannya.
Ali Khamenei (1981-1989):
Sebelum menjadi pemimpin tertinggi pada tahun 1989, Ali Khamenei menjabat sebagai presiden.
Kepemimpinannya diwarnai oleh Perang Iran-Irak yang berkepanjangan.
Akbar Hashemi Rafsanjani (1989-1997):
Fokus pada rekonstruksi pascaperang dan modernisasi ekonomi.
Memiliki pengaruh kuat dalam politik Iran, bahkan setelah masa kepresidenannya berakhir.
Mohammad Khatami (1997-2005):
Dikenal dengan kebijakan reformis dan advokasi untuk dialog antara peradaban.
Mendorong kebebasan pers dan hak-hak sipil, meski menghadapi oposisi dari kelompok konservatif.
Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013):
Kebijakan populis dan retorika anti-Barat yang kontroversial.
Penekanan pada program nuklir Iran yang menyebabkan ketegangan dengan negara-negara Barat.
Hassan Rouhani (2013-2021):
Presiden yang berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Barat dan mencapai kesepakatan nuklir (Joint Comprehensive Plan of Action) pada tahun 2015.
Menghadapi tantangan ekonomi yang berat dan sanksi internasional.
Ebrahim Raisi (2021-sekarang):
Mantan kepala kehakiman dengan latar belakang konservatif.
Fokus pada peningkatan ekonomi dan melanjutkan program nuklir, sambil menghadapi tekanan internasional.
Tantangan dan Kebijakan
Presiden Iran sering dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk:
Ekonomi: Mengatasi inflasi, pengangguran, dan dampak sanksi internasional.
Kebijakan Nuklir: Menavigasi tekanan internasional terkait program nuklir Iran dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan.
Hak Asasi Manusia: Menghadapi kritik internasional mengenai catatan hak asasi manusia Iran.
Hubungan Internasional: Menjaga keseimbangan antara kepentingan domestik dan tuntutan diplomasi internasional melalui Aplikasi Mobile.
Kesimpulan
Presiden Iran memiliki peran penting dalam pemerintahan, meskipun kekuasaannya dibatasi oleh pemimpin tertinggi. Sejarah kepresidenan Iran menunjukkan dinamika politik yang kompleks dan berbagai pendekatan dalam mengatasi tantangan nasional dan internasional. Dengan latar belakang yang berbeda, setiap presiden telah memberikan kontribusi unik terhadap arah kebijakan Iran dan masa depan negara tersebut.